Penulis Lainnya

Cris Kuntadi


Kode Etik ala Gendit


24 Januari 2014 / Majalah Pemeriksa No.112 Th. XXVIII, Hlm. 63, April-Juni 2008

Karena kurangnya sosialisasi oleh Subag Hukum dan Humas maka dalam Pasal 8 Peraturan BPK No. 2 tahun 2007 tentang kode etik BPK, yang mengatur bahwa untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa dilarang mendiskusikan pekerjaannya dengan auditee di luar kantor BPK atau kantor auditee. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan revisi pasal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi dalam pemeriksaan.
2008_ART_PP_PEME04_167.pdf


Gendit (ragu) Nyemir Rambut


21 Januari 2014 / Majalah Pemeriksa No. 111 Tahun XXVIII, Hlm. 63, Februari-Maret 2008

Bangsa Indonesia dulu dijajah Belanda yang rambutnya pirang. Biasanya, orang terjajah itu ingin agar tidak terlihat sebagai orang yang dijajah. Untuk itu mereka meniru gaya hidup penjajah. Artinya, oarng yang sekarang masih meniru-niru gaya hidup penjajah adalah orang yang masih punya mental terjajah.
2008_ART_PP_PEME02_167.pdf


Pusdiklat, ISO, dan Green Initiative


01 Oktober 2013 / Warta BPK, Hlm. 64-65, Februari 2011.

Untuk pengembang Pusdiklat sebagai program telah dicanangkan oleh Plt. Kepala Pusdiklat. Salah satunya ingin menyediakan diklat teknis yang diperuntukan bukan saja bagi pegawai BPK, akan tetapi Pemerksa Keuangan Negara, diluar BPK termasuk Akuntan Publik dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2011_ART_PP_WART02_135.pdf


Gendit : Mungkin Sekali Kita Sendiri Juga Maling


01 Oktober 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 109/tahun XXVII, Hlm. 44-45, November 2007.

Taufik Ismail mengatakan batas halal dan haram sangat gelap gulita. Oleh-oleh dari orang yang diperiksa kepada pemeriksa masih dikatakan sebagai sah-sah saja. Apakah pemberian tersebut dapat mengganggu independensi? Nilai-nilai dasar BPK bukan hanya Independensi dan profesionalisme. Kita juga harus menjujnjung tinggi nilai dasar BPK yang lain, integritas. Penulispun dulunya auditor, apakah berarti maling juga? "Wallahu a"lam".
2007_ART_PP_PEME11_14.pdf


Gendit Ulang Tahun


01 Juli 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 110, Hlm. 6, 68, Desember2007-Januari 2008

Dengan terbatuk-batuk dan berjalan tertatih-tatih, Mbah Gendit keluar dari kamarnya menuju ruang tamu. Tidak lupa tongkat sakti menemani setiap langkahnya agar tidak terjatuh. Ya mbah gendit terlihat lebih tua dibanding usianya yang hari ini tepat menginjak usia 61 tahun.
2007_ART_PP_PEME12_13.pdf


Gendit Kursus KTY


27 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 82, Hlm. 53-54, Oktober-Nopember 2013.

Keinginan Gendit ikut kursus KTY intinya hanya urusan sertifikat. Dengan kursus singkat dan padat dia bisa mengikuti dan mendapatkan sertifikat KTY. Atau kepada auditor yang pernah menjadi ketua tim, misalnya lebih dari 3 kali, akan diberikan Ketua Tim Honoris Kausa. Penghormatan kepada mereka yang pernah menjadi ketua tim beberapa kali. Apakah seperti itu keinginan semua auditor yang pernah menjadi ketua tim, atau itu hanya keinginan dari gendit semata?
2001_ART_PP_PEME10_07a.pdf


Magang Audit di New Zealand


27 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 81, Hlm. 57-59, Agustus-September 2001

Empat orang auditor BPK berangkat ke New Zealand untuk melaksanakan magang audit. Mereka adalah Cris Kuntadi, Pri Heryanto, Ridwan serta Susanti Ariningtyas. Minggu pertama diklat mereka memperoleh paket perkenalan tentang struktur, nilai, klien ANZ, serta perkenalan dengan para auditor, social club business support ANZ, Komunikasi dengan klien, Audit methodology overview, dan team mate sebagai audit software yang digunakan ANZ.
2001_ART_PP_PEME08_06a.pdf


Gendit PS di DKI


27 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 79, Hlm. 52, Maret-April 2001.

Gendit menggerutu menurutnya gak pantas auditor BPk yang PS DKI hanya dibayar Rp 15.000 per harinya. Adanya diskriminasi menganak emaskan audit BLBI yang dibayar dengan tarif yang lebih tinggi yaitu Rp 150.000 ribu per harinya. Apalagi SPPD golongan IV, Eselon IV sampai eselon I hanya Rp 20.000. Sayangnya belum ada yang mau mengusulkan perubahan, reformasi itu memang berat.
2001_ART_PP_PEME03_05.pdf


Gendit Nglurug Anggaran


27 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 78, Hlm. 29, Januari 2001.

Gendit, dikenal sebagai sosok yang nerjik, kritis, feno-menal tapi kadang konfrontatif dengan arus umum. Dia tidak peduli meskipun orang lain ngecap dirinya konfrontatif, selama dia punya ide yang kata gendit cemerlang ya ungkapin aja.
2001_ART_PP_PEME01_04.pdf


Model Pengawasan Berganda atas BUMN


27 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 76, Hlm. 55-57, November 2000.

Sampai saat ini, BUMN mengelola keuangan negara yang jumlahnya sangat material. Tidak seperti APBN yang hasil audit terhadapnya diberitahukan BPK kepada DPR dalam rangka pertanggungjawaban kepada rakyat (public accountability), belum ada bentuk public accountability yang baku atas BUMN.
2000_ART_PP_PEME11_03a.pdf


Mencermati Rencana Pembentukan BPK Uni Eropa


27 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 76, Hlm. 55-58, September 2000.

Uni Eropa (the european union) bukan merupakan organisasi yang statis. Dinamisnya Uni eropa terlihat dari perkembangan pembentukan organisasi bisnis beberapa negara eropa sampai keinginan terbentuknya negara kesatuan eropa, yang anggotanya akan meliputi seluruh negara-negara eropa. Perkembangan menuju terbentuknya uni eropa sebagai satu kesatuan negara tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi tertapi termasuk pengelolaan pemerintahan yang didalamnya mencakup masalah pengawasan keuangan negara dengan dibentuknya the supreme audit institusion (SAIs) atau BPK uni eropa.
2000_ART_PP_PEME09_02a.pdf


SAP Audit dan Publikasi : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


23 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 103, hlm. 52-55, Januari-Februari 2006

Laporan keuangan pemerintah kota Pabrumulih tahun anggaran 2004 memperoleh point wajar tanpa pengecualian (WTP) atau unqualified opinion dari Perwakilan II BPK di Palembang. Opini tersebut merupakan opini paling tinggi tingkatnya diantara tiga opini lain yaitu wajar dengan pengecualian (qualified opinion), tidak wajar (adverse opinion), dan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion).
12a.pdf


Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa Serta Tindak Lanjutnya


23 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 101, hlm. 42-44, Agustus 2005

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN dan atau APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.
2005_ART_PP_PEME0508_11a.pdf


Gendit (belum) Jadi Plt


23 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No.96, hlm. 53-55, Oktober 2004

Peraturan BKN menyatakan bahwa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) hanya dapat dilakukan apabila pada organisasi tersebut benar-benar tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk mendudukinya. Peraturan BKN juga tidak membolehkan adanya tunjangan jabatan bagi Plt, kecuali apa yang sudah benar-benar mereka jabat.
2004_ART_PP_PEME0510_11a.pdf


Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah


23 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No.87, hlm. 12-15, Oktober 2002

Otonomi daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat dengan program desentralisasi. Kebijakan tersebut menuntut pengendalian yang lebih kuat dalam artian perumusan perangkat peraturan yang dapat mengendalikan dan mengarahkan arah pembangunan masyarakat secara umum.
2002_ART_PP_PEME10_09a.pdf


CARKeyS : Suatu Pendekatan Audit untuk Tercapainya Efisiensi Audit


23 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 83, hlm. 40-43, Januari 2002

Untuk mencapai efisiensi audit, auditor perlu mengintegerasikan dan menerjemahkan informasi yang diperoleh dalam tahap awal audit (preliminary survey) dan menentukan model pendekatan audit sehingga diharapkan dapat mencapai seluruh tujuan audit. Salah satu yang pendekatan yang dirasa cukup memadai untuk dapat mencapai tujuan audit adalah apa yang dikenal CARKeyS yang telah diterapkan oleh audit New Zealand.
2002_ART_PP_PEME01_08a.pdf


Gendit Tes Psikiatri


22 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 88, Hlm. 60-61, Januari-Februari 2003

Gendit uring-uringan ketika harus menghadapi tes psikiatri. Karena untuk melaksanakan general audit (GA) harus mengikuti test psikiatri. Gendit mempertanyakan apakah jika sudah lulus test psikiatri bisa dijamin jujur. Jangan-jangan justru orang yang bisa mengelabuhi jawaban soal dan bohong dalam menjawab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Gendit menggerutu bagaimana psikiater memperoleh jaminan kejujuran jawaban.
2003_ART_PP_PEME01_10a.pdf


Faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam General Audit dan Pemberian Opini


21 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 66, hlm. 41-43, Juli-Agustus 1998

Melaksanakan general audit tidaklah sesulit seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan auditor, apabila tau cara/prosedurnya. Pertama yang harus diketahui adalah kemana tujuannya (Know where you are heading). Dalam auditpun kita harus mengetahui hasil yang diharapkan (know the expected outcomes). Karena tujuan dalam general audit, ketentuan dan tanggung jawab pemeriksa (role and responsibilities of auditor) adalah memberikan opini audit atas suatu laporan keuangan apakah cukup wajar atau tidak. Kedua, kalau kita melaksanakan general audit, kita harus tahu keadaan klien dan resikonya (understand the clien and risks).
1998_ART_PP_PEME07_01a.pdf


Menunggu Kejujuran?


01 April 2008 / Majalah Pemeriksa, Vol. XXVIII, No. 112, Hlm. 4

Semangat kedaulatan negara yang merupakan amanah pendiri bangsa harus terus dipelihara dan dipertahankan. Kedaulatan tersebut dapat dipertahankan apabila ada suatu keadilan dan kesetaraan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
2015_ART_PP_WARTA_Menunggu_Kejujuran_XXVIII_112_19.pdf


SAP Audit dan Publikasi : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


01 Januari 2006 / Majalah Pemeriksa, No. 103, Hlm. 52-55, Januari-Februari 2006

Opini yang di berikan oleh BPK di dasarkan pada prinsip akuntansi yang di tetepkan dalam berbagaiperturan perundang-undangan. Hal ini mengingat sampai dengan pemeriksaan berakhir, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belum diterbitkan. SAP baru diterbitkan pada tahun 2005 dengan PP No.24 tahun 2005 yang berlaku mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan tentunya perlu melakukan perubahan-perubahan terutama terkait dengan ditetapkannya PP tentang SAP tersebut. BPK juga perlu mendasarkan opini pada SAP.
2006_ART_PP_PEME103_CK_20.pdf