Cris Kuntadi

Kode Etik ala Gendit

24 Januari 2014
Karena kurangnya sosialisasi oleh Subag Hukum dan Humas maka dalam Pasal 8 Peraturan BPK No. 2 tahun 2007 tentang kode etik BPK, yang mengatur bahwa untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa dilarang mendiskusikan pekerjaannya dengan auditee di luar kantor BPK atau kantor auditee. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan revisi pasal tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi dalam pemeriksaan.
2008_ART_PP_PEME04_167.pdf

Gendit (ragu) Nyemir Rambut

21 Januari 2014
Bangsa Indonesia dulu dijajah Belanda yang rambutnya pirang. Biasanya, orang terjajah itu ingin agar tidak terlihat sebagai orang yang dijajah. Untuk itu mereka meniru gaya hidup penjajah. Artinya, oarng yang sekarang masih meniru-niru gaya hidup penjajah adalah orang yang masih punya mental terjajah.
2008_ART_PP_PEME02_167.pdf

Pusdiklat, ISO, dan Green Initiative

01 Oktober 2013
Untuk pengembang Pusdiklat sebagai program telah dicanangkan oleh Plt. Kepala Pusdiklat. Salah satunya ingin menyediakan diklat teknis yang diperuntukan bukan saja bagi pegawai BPK, akan tetapi Pemerksa Keuangan Negara, diluar BPK termasuk Akuntan Publik dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2011_ART_PP_WART02_135.pdf

Gendit : Mungkin Sekali Kita Sendiri Juga Maling

01 Oktober 2013
Taufik Ismail mengatakan batas halal dan haram sangat gelap gulita. Oleh-oleh dari orang yang diperiksa kepada pemeriksa masih dikatakan sebagai sah-sah saja. Apakah pemberian tersebut dapat mengganggu independensi? Nilai-nilai dasar BPK bukan hanya Independensi dan profesionalisme. Kita juga harus menjujnjung tinggi nilai dasar BPK yang lain, integritas. Penulispun dulunya auditor, apakah berarti maling juga? "Wallahu a"lam".
2007_ART_PP_PEME11_14.pdf

Gendit Ulang Tahun

01 Juli 2013
Dengan terbatuk-batuk dan berjalan tertatih-tatih, Mbah Gendit keluar dari kamarnya menuju ruang tamu. Tidak lupa tongkat sakti menemani setiap langkahnya agar tidak terjatuh. Ya mbah gendit terlihat lebih tua dibanding usianya yang hari ini tepat menginjak usia 61 tahun.
2007_ART_PP_PEME12_13.pdf

Gendit Kursus KTY

27 Mei 2013
Keinginan Gendit ikut kursus KTY intinya hanya urusan sertifikat. Dengan kursus singkat dan padat dia bisa mengikuti dan mendapatkan sertifikat KTY. Atau kepada auditor yang pernah menjadi ketua tim, misalnya lebih dari 3 kali, akan diberikan Ketua Tim Honoris Kausa. Penghormatan kepada mereka yang pernah menjadi ketua tim beberapa kali. Apakah seperti itu keinginan semua auditor yang pernah menjadi ketua tim, atau itu hanya keinginan dari gendit semata?
2001_ART_PP_PEME10_07a.pdf

Magang Audit di New Zealand

27 Mei 2013
Empat orang auditor BPK berangkat ke New Zealand untuk melaksanakan magang audit. Mereka adalah Cris Kuntadi, Pri Heryanto, Ridwan serta Susanti Ariningtyas. Minggu pertama diklat mereka memperoleh paket perkenalan tentang struktur, nilai, klien ANZ, serta perkenalan dengan para auditor, social club business support ANZ, Komunikasi dengan klien, Audit methodology overview, dan team mate sebagai audit software yang digunakan ANZ.
2001_ART_PP_PEME08_06a.pdf

Gendit PS di DKI

27 Mei 2013
Gendit menggerutu menurutnya gak pantas auditor BPk yang PS DKI hanya dibayar Rp 15.000 per harinya. Adanya diskriminasi menganak emaskan audit BLBI yang dibayar dengan tarif yang lebih tinggi yaitu Rp 150.000 ribu per harinya. Apalagi SPPD golongan IV, Eselon IV sampai eselon I hanya Rp 20.000. Sayangnya belum ada yang mau mengusulkan perubahan, reformasi itu memang berat.
2001_ART_PP_PEME03_05.pdf

Gendit Nglurug Anggaran

27 Mei 2013
Gendit, dikenal sebagai sosok yang nerjik, kritis, feno-menal tapi kadang konfrontatif dengan arus umum. Dia tidak peduli meskipun orang lain ngecap dirinya konfrontatif, selama dia punya ide yang kata gendit cemerlang ya ungkapin aja.
2001_ART_PP_PEME01_04.pdf

Model Pengawasan Berganda atas BUMN

27 Mei 2013
Sampai saat ini, BUMN mengelola keuangan negara yang jumlahnya sangat material. Tidak seperti APBN yang hasil audit terhadapnya diberitahukan BPK kepada DPR dalam rangka pertanggungjawaban kepada rakyat (public accountability), belum ada bentuk public accountability yang baku atas BUMN.
2000_ART_PP_PEME11_03a.pdf

Mencermati Rencana Pembentukan BPK Uni Eropa

27 Mei 2013
Uni Eropa (the european union) bukan merupakan organisasi yang statis. Dinamisnya Uni eropa terlihat dari perkembangan pembentukan organisasi bisnis beberapa negara eropa sampai keinginan terbentuknya negara kesatuan eropa, yang anggotanya akan meliputi seluruh negara-negara eropa. Perkembangan menuju terbentuknya uni eropa sebagai satu kesatuan negara tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi tertapi termasuk pengelolaan pemerintahan yang didalamnya mencakup masalah pengawasan keuangan negara dengan dibentuknya the supreme audit institusion (SAIs) atau BPK uni eropa.
2000_ART_PP_PEME09_02a.pdf

SAP Audit dan Publikasi : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

23 Mei 2013
Laporan keuangan pemerintah kota Pabrumulih tahun anggaran 2004 memperoleh point wajar tanpa pengecualian (WTP) atau unqualified opinion dari Perwakilan II BPK di Palembang. Opini tersebut merupakan opini paling tinggi tingkatnya diantara tiga opini lain yaitu wajar dengan pengecualian (qualified opinion), tidak wajar (adverse opinion), dan tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion).
12a.pdf

Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa Serta Tindak Lanjutnya

23 Mei 2013
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN dan atau APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.
2005_ART_PP_PEME0508_11a.pdf

Gendit (belum) Jadi Plt

23 Mei 2013
Peraturan BKN menyatakan bahwa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) hanya dapat dilakukan apabila pada organisasi tersebut benar-benar tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk mendudukinya. Peraturan BKN juga tidak membolehkan adanya tunjangan jabatan bagi Plt, kecuali apa yang sudah benar-benar mereka jabat.
2004_ART_PP_PEME0510_11a.pdf

Transparansi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

23 Mei 2013
Otonomi daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat dengan program desentralisasi. Kebijakan tersebut menuntut pengendalian yang lebih kuat dalam artian perumusan perangkat peraturan yang dapat mengendalikan dan mengarahkan arah pembangunan masyarakat secara umum.
2002_ART_PP_PEME10_09a.pdf

CARKeyS : Suatu Pendekatan Audit untuk Tercapainya Efisiensi Audit

23 Mei 2013
Untuk mencapai efisiensi audit, auditor perlu mengintegerasikan dan menerjemahkan informasi yang diperoleh dalam tahap awal audit (preliminary survey) dan menentukan model pendekatan audit sehingga diharapkan dapat mencapai seluruh tujuan audit. Salah satu yang pendekatan yang dirasa cukup memadai untuk dapat mencapai tujuan audit adalah apa yang dikenal CARKeyS yang telah diterapkan oleh audit New Zealand.
2002_ART_PP_PEME01_08a.pdf

Gendit Tes Psikiatri

22 Mei 2013
Gendit uring-uringan ketika harus menghadapi tes psikiatri. Karena untuk melaksanakan general audit (GA) harus mengikuti test psikiatri. Gendit mempertanyakan apakah jika sudah lulus test psikiatri bisa dijamin jujur. Jangan-jangan justru orang yang bisa mengelabuhi jawaban soal dan bohong dalam menjawab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Gendit menggerutu bagaimana psikiater memperoleh jaminan kejujuran jawaban.
2003_ART_PP_PEME01_10a.pdf

Faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam General Audit dan Pemberian Opini

21 Mei 2013
Melaksanakan general audit tidaklah sesulit seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan auditor, apabila tau cara/prosedurnya. Pertama yang harus diketahui adalah kemana tujuannya (Know where you are heading). Dalam auditpun kita harus mengetahui hasil yang diharapkan (know the expected outcomes). Karena tujuan dalam general audit, ketentuan dan tanggung jawab pemeriksa (role and responsibilities of auditor) adalah memberikan opini audit atas suatu laporan keuangan apakah cukup wajar atau tidak. Kedua, kalau kita melaksanakan general audit, kita harus tahu keadaan klien dan resikonya (understand the clien and risks).
1998_ART_PP_PEME07_01a.pdf

Menunggu Kejujuran?

01 April 2008
Semangat kedaulatan negara yang merupakan amanah pendiri bangsa harus terus dipelihara dan dipertahankan. Kedaulatan tersebut dapat dipertahankan apabila ada suatu keadilan dan kesetaraan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
2015_ART_PP_WARTA_Menunggu_Kejujuran_XXVIII_112_19.pdf

SAP Audit dan Publikasi : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

01 Januari 2006
Opini yang di berikan oleh BPK di dasarkan pada prinsip akuntansi yang di tetepkan dalam berbagaiperturan perundang-undangan. Hal ini mengingat sampai dengan pemeriksaan berakhir, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belum diterbitkan. SAP baru diterbitkan pada tahun 2005 dengan PP No.24 tahun 2005 yang berlaku mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan tentunya perlu melakukan perubahan-perubahan terutama terkait dengan ditetapkannya PP tentang SAP tersebut. BPK juga perlu mendasarkan opini pada SAP.
2006_ART_PP_PEME103_CK_20.pdf

• 1